Ketika Amanah Jadi Koleksi : Doa yang Menumpuk di Langit

 

Negeri Seribu Jabatan

Indonesia sering digambarkan sebagai negeri yang gemah ripah loh jinawi, tempat di mana alam subur, laut kaya, dan masyarakat hidup rukun. Namun, di balik gambaran indah itu, ada fenomena unik yang sulit kita jumpai di belahan dunia lain : rangkap jabatan sebagai gaya hidup.

Satu orang bisa merangkap sebagai wakil menteri, komisaris utama, anggota dewan pengawas, bahkan tokoh panutan; semua dalam satu waktu. Seakan jabatan bukan lagi amanah yang harus dijaga, melainkan koleksi pribadi untuk dipamerkan.

"Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut korup secara absolut." — Lord Acton

 

Jabatan Sebagai Koleksi, Bukan Amanah

Di negeri ini, jabatan bukan lagi tanda kepercayaan rakyat, melainkan simbol status. Yang sudah punya satu kursi, masih ingin dua. Yang sudah duduk di dua kursi, masih berambisi menambah lagi. Rasa cukup menjadi barang mewah yang nyaris punah.

Padahal, dalam logika sehat, satu jabatan penuh waktu sudah menuntut energi, dedikasi, dan fokus. Namun, kita melihat pejabat yang mengaku bisa menjalankan lima hingga enam jabatan sekaligus, dan tetap merasa tidak ada yang salah.

Di balik dalih “efisiensi” atau “sinergi,” rakyat justru membaca fenomena ini sebagai monopoli jabatan. Yang kuat semakin kuat, yang beruntung semakin kenyang. Sementara yang lemah, dibiarkan mengais sisa rezeki yang tercecer.

"Keserakahan adalah lubang tak berdasar yang membuat manusia terus berusaha memuaskan keinginannya tanpa pernah tercapai." — Erich Fromm

 

Rakyat yang Tersisih

Ketika elite sibuk menumpuk jabatan, rakyat kecil menghadapi kenyataan pahit : harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja sempit, dan kompetisi semakin tak adil.

Ada ibu-ibu yang bangun subuh demi antre beras SPHP. Ada ojek daring yang berdoa keras agar orderan pertama cepat datang. Ada sarjana muda yang gagal seleksi kerja, bukan karena kurang pintar, tetapi karena tak punya “koneksi.”

Sementara itu, deretan jabatan elit diumumkan seperti pencapaian prestisius. Seakan lupa bahwa di balik papan nama yang berderet itu, ada rakyat kecil yang hanya bisa berjuang untuk sekadar bertahan hidup.

"Ujian dari kemajuan kita bukanlah apakah kita menambah kelimpahan bagi mereka yang sudah banyak; tetapi apakah kita memberi cukup bagi mereka yang memiliki sedikit." — Franklin D. Roosevelt

 

Tuhan yang Direpotkan

Fenomena ini akhirnya menciptakan jurang spiritual : doa rakyat kecil menumpuk di langit. Doa ibu-ibu yang bingung besok makan apa. Doa bapak-bapak yang terhimpit cicilan. Doa mahasiswa yang tak sanggup bayar kos, padahal sedang menimba ilmu.

Tuhan mendengar semuanya. Tapi seakan-akan, Tuhan “direpotkan” lebih berat hanya karena manusia di bumi terlalu tamak untuk berbagi peran.

Kasihan bukan karena Tuhan lemah, melainkan karena kita manusia semakin tidak tahu diri.

"Ketika kekuatan cinta mengalahkan cinta pada kekuasaan, dunia akan mengenal damai." — Jimi Hendrix

 

OTT KPK, Cermin Buram Kekuasaan

Fenomena rangkap jabatan semakin nyata ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat.

Yang terbongkar bukan hanya penyimpangan individu, tapi juga pola : semakin banyak jabatan yang dirangkap, semakin besar peluang terjadinya penyalahgunaan. Jabatan menjadi pintu masuk ke proyek, konsesi, dan transaksi gelap.

Namun, yang selalu diucapkan publik figur itu sama : “Itu ulah oknum.” Padahal, rakyat makin sadar bahwa oknum sudah menjelma sistem.

"Ketidakadilan di manapun adalah ancaman bagi keadilan di seluruh dunia." — Martin Luther King Jr.

 

Politik Transaksional, Luka yang Terus Menganga

Banyak pejabat di negeri ini bukanlah hasil seleksi meritokrasi, melainkan hasil politik transaksional. Jabatan diraih bukan karena kompetensi, tetapi karena modal yang sudah ditanam untuk membeli tiket kekuasaan.

Begitu duduk di kursi, orientasi pertama bukan melayani rakyat, melainkan balik modal. Sehingga, agenda negara perlahan berubah menjadi agenda kelompok kecil yang berada di lingkaran kekuasaan.

Rakyat? Lagi-lagi hanya jadi alat legitimasi.

"Harga dari sikap apatis terhadap urusan publik adalah diperintah oleh orang jahat." — Plato

 

Janji Manis yang Hambar

Satu hal yang menarik : meski fakta demi fakta terbongkar, para pejabat tetap lantang berkata, “Kami bekerja demi rakyat.”

Sayangnya, rakyat sulit menemukan buktinya. Harga pangan melambung, pelayanan publik melambat, dan keadilan sosial semakin terasa jauh. Yang dipamerkan justru perayaan jabatan, seremonial kekuasaan, dan klaim pencapaian yang tak menyentuh kebutuhan rakyat.

Bohong besar jika mereka masih berkata bekerja untuk rakyat, sebab dalam praktik harian, jejak rakyat nyaris tak terlihat dalam prioritas mereka.

"Fakta tidak berhenti ada hanya karena diabaikan." — Aldous Huxley

 

Refleksi Moral dan Etika

Masalah terbesar kita bukan ketiadaan hukum, tetapi ketiadaan etika dalam menegakkan hukum.
Perilaku serakah tidak serta-merta melanggar undang-undang, tetapi jelas melukai rasa keadilan publik.

Rakyat tidak menuntut kesempurnaan, mereka hanya menuntut kepatutan.
Kalau jabatan sudah cukup satu, mengapa harus dirangkap lima? Kalau amanah sudah berat, mengapa malah ditambah beban yang lain?

Di sinilah letak persoalan : para pemimpin seolah lupa bahwa jabatan adalah titipan, bukan warisan.

"Hampir semua orang bisa bertahan dalam kesulitan, tetapi jika ingin menguji karakter seseorang, berikanlah kekuasaan." — Abraham Lincoln

 

Jalan Pulang : Membaca Doa Rakyat

Jika negeri ini ingin kembali sehat, para pemimpin harus berani membaca doa rakyat kecil yang menumpuk di langit.
Doa yang sederhana, tapi penuh makna :

“Semoga besok bisa makan.”
“Semoga anak saya bisa sekolah.”
“Semoga pekerjaan halal datang.”

Doa-doa itu seharusnya jadi alarm moral bagi penguasa. Karena jika doa orang miskin yang terus naik tidak direspons dengan kebijakan nyata, maka yang akan lahir adalah frustrasi social; dan itu jauh lebih berbahaya daripada sekadar kritik di media sosial.

"Kemiskinan adalah bentuk kekerasan paling buruk." — Mahatma Gandhi

 

Bukan Kebencian, Tapi Cinta

Artikel ini bukanlah luapan kebencian terhadap pemerintah atau pejabat. Justru sebaliknya : lahir dari rasa sayang terhadap negeri ini.

Karena bangsa ini terlalu indah untuk dibiarkan dipimpin oleh mereka yang sibuk mengoleksi jabatan tanpa pernah merasa cukup.
Karena rakyat terlalu berharga untuk sekadar jadi alat politik.
Karena Tuhan terlalu mulia untuk terus-menerus kita repotkan hanya karena kita enggan belajar rasa cukup.

"Satu-satunya hal yang diperlukan agar kejahatan menang adalah ketika orang baik tidak melakukan apa-apa." — Edmund Burke

 

Refleksi Harian :

“Jabatan adalah titipan, bukan koleksi. Kekuasaan adalah amanah, bukan warisan. Dan doa rakyat kecil adalah suara Tuhan yang tidak boleh kita abaikan.”

 

Disclaimer :

Tulisan ini bukan dibuat atas dasar kebencian kepada pemerintah atau pejabat publik. Semua yang tertuang lahir dari rasa sayang dan kepedulian terhadap bangsa, sebagai bahan refleksi bersama agar setiap pihak dapat kembali menempatkan diri pada posisi yang seharusnya.